Reaksi pemerintah Indonesia untuk menumpas APRA

Pemerintah RIS segera mengeluarkan dengan mengirimkan bantuan ke Bandung untuk membatalkan APRA. Di Jakarta juga segera diadakan perundingan antara Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri RIS dengan Komisaris Tinggi Belanda. Pilih, Walikota Jenderal Engels, Komandan Tentara Belanda di Bandung, setuju Westerling untuk pergi dari kota itu.Setelah terdesak, gerombolan APRA pergi meninggalkan Bandung. Setelah meninggalkan Bandung, gerombolan APRA menyebar ke berbagai wilayah dan terus dikejar oleh Apris. 

Dengan bantuan rakyat, gerombolan APRA yang telah berceceran berhasil dilumpuhkan oleh TNI.Selain ke Bandung, gerakan APRA juga diarahkan ke Jakarta. Di daerah ini, Westerling mengadakan kerjasama dengan Sultan Hamid II yang menjadi menteri negara tanpa portofolia di dalam kabinet RIS.Untuk mewujudkan ambisinya, Westerling dan Sultan Hamid II menyusun rencananya sebagai berikut : APRA akan menyerang gedung tempat Kabinet RIS bersideng.Semua Menteri RIS akan diculik Menteri Pertahanan (Sultan Hamengku Buwono IX), Sekjen Kementrian Pertahanan (Ali Budiarjo) dan Pejabat Kepala Staf Angkatan Perang (Kol. TB Simatupang) akan menyerang.

Supaya publik tertipu, Sultan Hamid II juga akan ditembak di tangan atau diminta agar orang mengira itu juga termasuk yang akan membunuh Westerling. Sultan Hamid II dijanjikan oleh Westerling akan dibuat Menteri Pertahanan jika rencana itu berhasil.Akan tetapi berkat kesigapan APRIS, usaha APRA di Jakarta juga ikut gagal. Meskipun demikian Westerling dengan gerombolannya masih berusaha untuk mencapai percakapan. Namun, tetap berujung pada kegagalan.

Sementara itu, Westerling yang memilih untuk mengganti rencananya, memilih untuk melepaskan diri dengan pesawat Catalina Angkatan Laut Belanda ke Singapura pada tanggal 22 Februari 1950. Di Singapura, Westerling membalikkan polisi yang mendukung wilayah yang diizinkan untuk mengizinkan.Westerling menyetujui hukuman selama satu bulan di Singapura. Pemerintah Indonesia meminta agar buronannya dikirim ke Indonesia. 

Namun, menolak itu menolak mentah-mentah oleh pihak Inggris, dengan alasan RIS tidak setuju dengan Inggris tentang hal itu.Sementara itu Sultan Hamid II ikut serta dalam rencana makar ini baru berhasil pada 5 April 1960. Presiden Soekarno di depan Singan DPR RIS menyampaiakan pidato yang mendukung sikap pemerintah untuk menumpas pemberontakan Westerling. Selanjutnya, ia mengingatkan pula agar rakyat, agar umat Islam khusus tidak terpancing dan masuk pemberontak.

Dampak kegagalan APRA

Kegagalan Gerakan APRA menentang peningkatan sikap anti-negara bagian federal RIS. RIS semakin keras. Pada tanggal 30 Januari 1950, RA A Wiranatakusumah, Wakil Negara Pasundan mengundurkan diri dan tanggal 8 Februari Perdana menteri mengangkat Sewaka sebagai penggantinya dengan jabatan komisaris RIS di Pasundan. Gerakan unitarisme juga meluas ke daerah-daerah lain. Negara Jawa Timur yang didirikan oleh Belanda dalam Konferensi Bondowoso, akhirnya dibubarkan setelah dididesak oleh rakyat. Selanjutnya, Gubernur Jawa Timur, Samadikoen, pada tanggal 27 Februari mengeluarkan suatu intruksi untuk segenap residen, bupati, walikota dan pejabat bawahannya dari bekas Negara Jawa Timur agar dapat memandu masing-masing pemerintah daerah masing-masing  kepada para pejabat Republik Indonesia yang telah ditujuk sebelumnya.

Tindakan tersebut diambil oelh Gubernur untuk meredakan suasana panasa di kalangan rakyat yang menuntut dibubarkannya Negara Jawa Timur. Selain Negara Jawa Timur, Negara Madura juga ikut bergabung ke dalam wilayah RI.Di Sumatra Selatan, memulihkan hampir unitarisme juga muncul dan mencapai puncaknya pada awal tahun 1950.Oleh karena itu, RIS harus menerima pembubaran itu.Pada 24 Maret 1950, pemerintah RIS meresmikan pembubaran Negara Sumatra Selatan dan memasukkannya ke dalam lingkungan provinsi Sumatra Selatan di bawah RIS.Peristiwa unitarisme Sumatra Selatan kemudian disusul dengan pembubaran Daerah Istimewa Bangka Belitung dilaksanakan sejak tanggal 23 April 1950.

Di Sulawesi Selatan, gerakan-gerakan menuju unitarisme mendapatkan tantangan dari golongan federal yang ingin mempertahanakan Negara Indonesia Timur (NIT). Berbagai demonstrasi yang menuntut pembubaran NIT terjadi di Ujungpandang, Gorontalo, Poso, Donggala, Takalar, dan Jeneponto. Meskipun sempaat muncul pemberontakan Andi Aziz, tetapi meminta rakyat Sulawesi untuk melepaskan diri dari NIT tidak kendor. Sebelum pemerintah RIS dengan NIT resmi membubarkan, rakyat provinsi Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara telah mengumumkan melepaskan diri dari ikatan NIT dan  melepaskan diri dengan RI.

Pernyataan ini dikeluarkan diwujudkan dalam bentuk proklamasi yang dikeluarkan di Polongbangkeng pada tanggal 17 April 1950 dan ditandatangai oleh Makkaraeng Dg. Djarung yang mengatasnamakan gubernur-gubernur Provinsi Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara.Aksi Westerling di Jawa Barat dan Pengkhinatan Sultan Hamid II juga telah diprotes oleh rakyat Kalimantan. Di daerah ini sejak awal 1950 telah terjadi pergolokanan yang memerlukan unitarisme.

Pada pertengahan Januari 1950, dr. Murdjani selaku wakil Pemerintah RI mengadakan kunjungan ke Kalimantan Timur guna menyaksikan penggabungan daerah tersebut ke dalam RI. Sementara itu, Dewan Kalimantan Timur dalam sidangnya telah mengambil keputusan yang meminta Dewan Gabungan Kesultanan untuk menyerahkan mandatransfernya kepada RIS. Dalam resolusi tersebut, persetujuan penggabungan daerah Kalimantan Timur sebagai daerah otonomi Negara Kesatuan.Di Kalimantan Selatan juga terjadi pergolakan yang mengharuskan unitarise. 

Penggabungan tersebut dilakukan setelah bubarnya Dewan Banjar. Peristiwa penggabungan itu juga disaksikan oleh dr. Murdjani.Di Kalimantan Barat, sedikit berbeda dengan daerah lainnya. Gerakan-gerakan rakyat yang menuntut unitarisme tidak berhasil. Hambatan yang dikirim karena Kalimantan Barat sebagai wakil RIS adalah Tuan Indrakusuma, seorang tokoh pendukung negara federal.

Mendukung, memulihkan rakya hanya berhasil membubarkan Dewan Istimewa, tetapi tidak berhasil meminta penggabungan. Faktor tersebut menyebabkan Kalimantan Barat menjadi wilayah terakhir di Kalimantan yang bergabung dengan NKRI.