Konflik Kenegaraan atau Sistem Pemerintahan

Konflik yang berhubungan dengan sistem pemerintahan contohnya adalah PRRI/PERMESTA. PRRI merupakan singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Sedangkan PERMESTA singkatan dari Perjuangan Rakyat Semesta.Pergerakan PRRI/PERMESTA ini terjadi di Sulawesi dan Sumatera. Alasan munculnya gerakan ini, karena angkatan darat yang ada di Sulawesi dan Sumatera, merasa tidak diperlakukan adil dalam hal kesejahteraan. Mereka merasa kalau angkatan darat di Jawa jauh lebih sejahtera dan makmur.Nah, karena hal itu, mereka pun mulai mendirikan dewan-dewan sendiri. Ada Dewan Benteng, Dewan Gajah, Dewan Manguni, dan juga Dewan Garuda. Tujuan dibuatnya dewan-dewan ini, adalah untuk merebut pemerintahan di daerahnya masing-masing. Dewan-dewan ini pun memiliki pemimpinnya masing-masing, di antaranya : 

Dewan Banteng di Sumbar dipimpin oleh Kolonel Achmad Husein

Dewan Gajah di Medan dipimpin oleh Maludin Simbolon

Dewan Manguni di Manado dipimpin oleh Letkol Ventje Sumual

Dewan Garuda di Sumsel dipimpin oleh Letkol Barlian

Dewan-dewan ini pun disatukan oleh Letkol Achmad Husein pada 15 Februari 1958, bersama Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri Sumatera Barat, dalam sebuah pemberontakan PRRI.Achmad Husein sekaligus mengultimatum pemerintah pusat, bahwa telah dibentuk pemberontakan dan didirikan. Kabar tentang pemberontakan PRRI ini pun menyebar ke daerah-daerah Sulawesi lainnya. Karena hal itu, muncullah gerakan dukungan dari masyarakat untuk PRRI, yang bernama PERMESTA.Pemberontakan ini pun langsung direspon oleh Pemerintah Pusat dengan melakukan operasi militer. 

Operasi militer yang pertama itu ditujukan untuk meredam PRRI, dan operasi ini bernama Operasi 17 Agustus, dipimpin oleh Letkol Achmad Yani.Sedangkan operasi untuk meredam PERMESTA, dinamakan Operasi Merdeka dan dipimpin oleh Letkol Rukminto H.Naaah begitulah kira-kira gambaran terjadinya ancaman disintegrasi bangsa yang pernah terjadi di Indonesia. Konflik-konflik itu terjadi dalam waktu yang berdekatan, dan terjadi setelah Soekarno memproklamirkan Indonesia.Jadi sebenarnya wajar konflik seperti itu muncul, karena dalam perjuangan kemerdekaan, pasukan-pasukan yang ikut andil pun banyak dan dari berbagai daerah. 

Sehingga, banyak pula kelompok-kelompok yang ingin kepentingannya terlaksana.Tapi, sebagai negara yang sedang membangun sistem pemerintahannya, penting bagi pemerintah Indonesia untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman yang memicu perpecahan. Untuk itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, haruslah adil, dan mampu memenuhi hak-hak warga negaranya.