Selain itu masyarakat bukan hanya sekedar bagian sebuah struktur sosial, tapi juga merupakan suatu proses sosial yang komplek, sehingga hubungan nilai dan tujuan masyarakat hanya relatif stabil pada setiap moment tertentu saja. Sehingga hal ini menyebabkan dalam diri masyarakat selalu perubahan yang bergerak lambat namun komulatif, sedangkan beberapa perubahan lain mungkin berlangsung lebih cepat, begitu cepatnya sehingga  mungkin saja mengganggu struktur yang sudah ada dan matang. Hancurnya bentuk-bentuk sosial dan kultural yang telah mapan secara otomatis akan berakibat tampilnya bentuk bentuk baru yang merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Dengan demikian jelas akan beragam kelompok yang ada di masyarakat yang terpengaruh dengan adanya  perubahan sosial tersebut.6 Sehingga dalam konteks tertentu, disatu sisi agama dapat beradaptasi dan pada sisi yang berbeda dapat berfungsi sebagai alat legitimasi dari proses perubahan yang terjadi di sekitar kehidupan para pemeluknya.

Pembahasan tentang peran agama disini juga bisa kita lihat akan dua hal, yaitu agama sebagai faktor integratif dan disintegratif bagi masyarakat. Peran agama sebagai faktor integratif bagi masyarakat Berarti peran agama dalam menciptakan suatu ikatan bersama,  baik diantara anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka. Hal ini dikarenakan nilai-nilai yang mendasari sistem-sistem kewajiban sosial didukung bersama oleh kelompok-kelompok keagamaan sehingga agama menjamin adanya konsensus dalam masyarakat. Peran agama sebagai faktor disintegratif adalah, meskipun agama memiliki peranan sebagai kekuatan yang mempersatukan, mengikat, dan memelihara eksistensi suatu masyarakat, pada saat yang sama agama juga dapat memainkan peranan sebagai kekuatan yang mencerai-beraikan, memecah- belah bahkan menghancurkan eksistensi suatu masyarakat. 

Hal ini merupakan konsekuensi dari begitu kuatnya agama dalam mengikat kelompok pemeluknya sendiri sehingga seringkali mengabaikan bahkan menyalahkan eksistensi pemeluk agama lain. Jadi sebenarnya disintegrasi tersebut terjadi karena faktor manusianya atau penganut agamanya, apabila kita merujuk pada Al-Qur’an menurut Kahmad (2002:146) menjelaskan, faktor konflik sesungguhnya berawal dari manusia, misalnya dalam surat Yusuf ayat 5 dijelaskan tentang adanya kekuatan pada diri manusia yang selalu berusaha menarik dirinya untuk menyimpang dari nilai-nilai dan norma Ilahi.

Sejalan dengan perspektif teori konflik yang menyatakan masyarakat akan menjadi lahan adanya konflik. Dalam konteks Perubahan sosial yang dikehendaki ajaran agama  adalah perubahan yang memiliki dan mengutamakan nilai-nilai, yaitu perubahan dari suatu yang kurang baik menjadi baik atau yang baik menjadi lebih baik. Secara sosiologis munculnya semangat perubahan sosial di Indonesia, biasanya lebih difokuskan pada  dinamika sosial yang berkembang, meskipun pada gilirannya hampir semua aspek dapat pula menjadi pemicu arah perubahan itu sendiri. Bahkan sebagian sosiolog sependapat, bahwa perubahan di semua sektor merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar dan ditunda-tunda, kendatipun dalam proses perjalanannya diketemukan kendala-kendala yang tidak ringan. Ajaran agama memiliki pengaruh yang besar dalam penyatuan persepsi kehidupan masyarakat. Kehadiran agama secara fungsional sebagai “perekat sosial”, memupuk solidaritas sosial, menciptakan perdamaian, membawa masyarakat menuju keselamatan,mengubah kehidupan seseorang menjadi kehidupan yang lebih baik, memotivasi dalam bekerja dan seperangkat peranan yang kesemuanya adalah dalam rangka memelihara kestabilan sosial.

Keterkaitan yang demikian erat antara agama dan masyarakat ini berdampak pada pemanfaatan Kolektif agama untuk menggerakkan masyarakat demi perubahan sosial. Menurut Ishomuddin (2002:102) agama pada suatu saat bisa berfungsi sebagai pendorong perubahan dan pada saat yang lain bisa berfungsi sebagai penjaga status quo. Perbedaan posisi terhadap status quo tersebut dapat dijelaskan dengan melihat lokasi sosial agama. Terdapat tiga kriteria yang dapat mendiskripsikan lokasi agama dalam masyarakat. Dengan ketiga kriteria itu akan dapat ditentukan apakah agama akan mendorong atau menghambat perubahan? Apakah agama akan memihak status quo atau menentangnya?. 

Ketiga kriteria itu adalah: pertama, keterpisahan agama dengan elemen-elemen masyarakat yang lain. Bila agama dalam pengertian nilai agama, terdifusi secara baik dalam keseluruhan lembaga- lembaga sosial yang lain, maka kemungkinan kecil akan mendorong perubahan sosial. Ini dapat dimengerti karena sesungguhnya target agama adalah terdifusikan nilai-nilai dan cita- cita agama ke dalam tatanan sosial. Bila ini sudah tercapai agama akan cenderung jalan ditempat dan mempertahankan kondisi ini. Sebaliknya bila agama terpojok dan hanya menjadi satu bagian yang terpisah dari masyarakat, agama akan mendorong perubahan ke arah terdifusinya nilai agama dalam masyarakat.

Bila pemimpin agama mendorong bahkan menjadi aktor perubahan sosial, maka artinya agama sudah terpisah dari masyarakat modern. Semakin besar jarak pisahnya, maka agama akan semakin kuat mendorong perubahan sosial. Kriteria kedua, adalah kedudukan agama sebagai motivator aktivitas masyarakat. Dalam masyarakat terdapat sesuatu bentuk kepercayaan yang berfungsi sebagai motivator berbuat. Weber misalnya, menggambarkan motivasi masyarakat baru untuk melakukan berbagai tindakan ekonomis adalah untuk meraih kesejahteraan duniawi berdasarkan iman Kristiani. Menurutnya motivasi religius merupakan dasar bagi lahirnya semangat enterpreuneurship dikalangan masyarakat Protestan. Dalam kaitannya dengan perubahan sosial, agama akan menjadi alat yang sangat efektif untuk mendorong perubahan itu bila dalam masyarakat tidak terdapat motif-motif lain yang menyaingi agama sebagai motivator berbuat.

Ketika dorongan-dorongan religius masih mendasari segala aktivitas manusia, maka pada saat itu agama akan mudah menjadi pendorong perubahan, demikian pula sebaliknya. Kriteria ketiga, adalah posisi pemimpin agama dalam masyarakat. Ada dua sisi dalam kriteria ini. Sisi pertama, adalah pengakuan pemimpinan oleh umatnya. Sisi kedua, adalah pengakuan kepemimpinan oleh pemimpin lain. Bila pengakuan kepemimpinan yang diberikan umat kepada pemimpin kuat, sementara pemimpin lain lemah, maka hal ini kurang mendorong perubahan sosial. Sebaliknya, bila pengakuan kepemimpinan seorang pemimpin agama dari umat dan pemimpin lain lemah, maka hal itu akan menghambat perubahan sosial. Hambatan terhadap perubahan juga terjadi bila kepemimpinan seorang pimpinan agama diakui secara kuat oleh pemimpin lain tetapi tidak oleh umatnya.