• Lewat sidang Umum MPRS (1963), Soekarno di tetapkan sebagai Presiden Seumur hidup

• Soekarno membentuk MPRS & DPAS yang di pilih langsung olehnya. Untuk DPAS, ketuanya adalah beliau.

• Partai Masyumi & PSI dibubarkan

• Presiden membentuk DPR-GR (25-06-1960) setelah sebelum nya menolak RAPBN

• Menerapkan paham Nasakom ( Nasionalisme, Agama dan Komunisme dalam lembaga negara)

• Lembaga tinggi negara ( MPRS, DPR-GR, DPA, Depernas & Front Nasional) di integrasikan & di sebut regrouping kabinet)

• Dibentuk Front Nasional sebagai organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan UUD 1945

• Presiden mengambil alih pimpinan tertinggi militer & membentuk Komando Operasi Tertinggi (KOTI).

• Pidato’’Penemuan Kembali Revolusi Kita “ dijadikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

• Politik Mercusuar : Pengadaan proyek-proyek besar untuk mengangkat Indonesia menjadi negara terkemuka. Contoh : pembangunan Kompleks OR Senayan.

• Politik Poros : Indonesia melaksanakan hubungan istimewa dengan RRC ( Poros Jakarta-Peking), juga dengan Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara ( Poros Jakarta-Pnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang).

Pada masa pemerintahan Soekarno, kegiatan  ekonomi  masyarakat  sangat  minim, perusahaan-perusahaan besar saat itu merupakan perusahaan peninggalan penjajah yang mayoritas milik orang asing, dimana produk berorientasi pada ekspor. Kondisi stabilitas social-politik dan keamanan yang kurang stabil membuat perusahaan- perusahaan tersebut stagnan. Pada periode tahun 1950-an, Indonesia menerapkan model guidance development dalam pengelolaan ekonomi, dengan pola dasar Growth with Distribution of Wealth dimana peran pemerintah pusat sangat dominan dominan dalam mengatur pertumbuhan ekonomi (pembangunan semesta berencana). Model ini tidak berhasil, karena begitu kompleknya permasalahan ekonomi, sosial, sosial, politik dankeamanan yang dihadapi pemerintah dan ingin diselesaikan secara bersama-sama. Puncak kegagalan pembangunan ekonomi orde lama adalah terjadi hiperinflasi yang mencapai lebih 500% pada akhir tahun 1965.

• Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Upaya perbaikan perekonomian Indonesia dilakukan dengan pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada 15 Agustus 1959 yang dipimpin Moh. Yamin. Dapernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai Pola Pembangunan Semesta Berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Pola Pembangunan Semesta dan Berencana terdiri atas Blueprint tripola yaitu proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan dan pola pembiayaan pembangunan.

Pada tahun 1963, juga dibentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin Presiden Soekarno sebagai pengganti Depernas. Tugas Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun pendek.

• Penurunan nilai uang

Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950 pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang. Gimana sih penurunan nilai uang tersebut? Sebagai contoh, untuk uang kertas pecahan Rp500 nilainya akan berubah menjadi Rp50 begitu seterusnya. Selain itu, semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 akan dibekukan.

• Melaksanakan Deklarasi Ekonomi (Dekon)

Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh yaitu Deklarasi Ekonomi (Dekon). Tujuan dibentuknya Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Meski begitu, dalam pelaksanaannya Dekon tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi, Dekon justru mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan. Masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan.

• Pembangunan Proyek Mercusuar

Keadaan perekonomian semakin buruk karena pembengkakan biaya proyek mercusuar. Proyek Mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibukota agarmendapat perhatian dari luar negeri. Untuk memfasilitasi Ganefo (Games of the New Emerging Forces) sebagai tandingan dari Olimpiade, pemerintah membangun proyek besar seperti gedung CONEFO yang sekarang dikenal sebagai DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, pembangunan Monumen Nasional (Monas), dan pusat pertokoan Sarinah.

• Larangan pedagang asing di luar ibukota daerah

Dalam bidang sosial, pada masa Demokrasi Terpimpin pernah terjadi konflik antar pedagang asing, terutama Cina. Pada 1 Januari 1960, para pedagang asing dilarang berdagang di pedesaan. Akibatnya, banyak di antara mereka yang dipindahkan ke kota. Atas kebijakan tersebut pemerintah di Beijing memberikan reaksi keras terhadap usaha tentara Indonesia melarang warga negara asing (etnis Cina) bergerak dalam bidang usaha eceran diluar kota-kota besar.

• Kerusuhan di Jakarta

Pada masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia, keadaan sosial Indonesia mulai kacau. Kedutaan besar Inggris dan 21 rumah stafnya dibakar habis di Jakarta. Sebagai balasan, kedutaan besar Indonesia di Malaysia juga mengalami kerusakan. Hal ini berujung pada pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura.

• Konflik Lekra dengan Manikebu

Dalam bidang kebudayaan, juga terdapat konflik Lekra dan Manikebu. Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) kelompok pendukung ajaran Nasakom sementara Manikebu (Manifesto Kebudayaan) adalah sekelompok cendekiawan yang anti dengan ajaran tersebut. Kelompok Manikebu mendukung Pancasila, namun tidak mendukung ajaran Nasakom. Manikebu tidak ingin kebudayaan nasional didominasi ideologi tertentu. Manikebu kemudian dilarang oleh pemerintah RI karena dianggap menunjukkan sikap ragu-ragu terhadap revolusi. Tokoh-tokoh dalam Manikebu antara lain H.B. Jassin dan Taufiq Ismail.

• Pelarangan musik dan tarian ala Barat

Squad, sekarang kamu tentu bisa dengar berbagai musik dan menarikan berbagai tarian dengan bebas, ‘kan? Berbeda dengan masa Demokrasi Terpimpin, segala aspek kehidupan masyarakat berada di bawah dominasi politik. Bahkan, kelompok seniman Koes Bersaudara (Koes Plus) juga pernah ditahan oleh pihak Kejaksaan karenadianggap memainkan musik yang kebarat-baratan. Melalui pidato-pidatonya, Presiden Soekarno mengecam kebudayaan Barat berupa musik “rock and roll”, dansa ala “cha- cha”, musik pop.

• Membuang sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotism.

• Anak yang berumur 8 Tahun diwajibkan memperoleh pendidikan Sekolah Dasar.

• Diadakan ujian-ujian Negara yang terpusat dengan sistem kolonial yang ketat dan jujur yang mempertahankan kualitas.

• Sosialisme Indonesia yang dijalankan oleh pemerintah , 

di tingkatan kebijakan, sampai penerapannya dilingkungan pendidikan formal,SMP,SMA dan Perguruan Tinggi itu merupakan salah satu cara mensejalankan tujuan  Negara  dan  tujuan  pendidikan dan lahirlah mata pelajaran Ilmu Kewargaan Negara atau Civics, yang diajarkan di tingkat SMP dan SMA. Sosialisme Indonesia merupakan salah satu materi dalam mata pelajaran tersebut. Pendidikan sosialisme Indonesia didapat melewati akal dan pengalaman empiris.

• Merumuskan konsep kesehatan masyarakat yang di sebut Bandung Plan.

• Kesehatan Masyarakat menjadi kurikulum wajib kedokteran Indonesia.

• Membangun puskesmas agar pengobatan masyarakat di daerah pelosok dapat terjamin.