Kabinet pertama pada masa peralihan kekuasaan adalah Kabinet Ampera dengan tugasnya Dwi Darma. Kabinat Ampera yaitu menciptakan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet Ampera terkenal dengan nama Catur Karya Kabinet Ampera yakni :

1) Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan

2) Melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu yang ditetapkan, yaitu tanggal 5 Juli 1968

3) Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional

4) Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya

5) Setelah MPRS pada tanggal 27 Maret1968 menetapkan Soeharto sebagai presiden RI untuk masa jabatan lima tahun, maka dibentuklah

Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sebagai pengemban Supersemar telah mengeluarkan kebijakan:

1) Membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966

2) Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia

3) Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965.

Pada tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru pemerintahan pemerintah melakukan penyederhaan dan penggabungan (fusi) partai- partai politik menjadi tiga kekuatan social politik.Penggabungan partai- partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Tiga kekuatan social politik itu adalah:

1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI

2) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo

3) Golongan Karya, Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan pemerintah Orde Baru dalam upaya menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.Pengalaman sejarah pada masa pemerintahan sebelumnya telahmemberikan pelajaran, bahwa perpecahan yang terjadi dimasa Orde Lama, karena adanya perbedaan ideologi politik dan ketidak seragaman persepsi serta pemahaman Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia.

Untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran Hankam dan sosial.Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI.Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan POLRI dalam pemerintahan adalah sama. di MPR dan DPR mereka mendapat jatah kursi dengan cara pengangkatan tanpa melalui Pemilu. Pertimbangan pengangkatan anggota MPR/DPR dari ABRI didasarkan pada fungsinya sebagai stabilitator dan dinamisator.

Peran dinamisator sebanarnya telah diperankan ABRI sejak zaman Perang Kemerdekaan.Waktu itu Jenderal Soedirman telah melakukannya dengan meneruskan perjuangan, walaupun pimpinan pemerintahan telah ditahan Belanda.Demikian juga halnya yang dilakukanSoeharto ketika menyelamatkan bangsa dari perpecahan setelah G 30 S PKI, yangmelahirkankan Orde Baru.Boleh dikatakan peran dinamisator telah menempatkan ABRI pada posisiyang terhormat dalam percaturan politik bangsa selama ini.

Banyak tindak korupsi pada masa-masa ini. Namun, pertumbuhan ekonomi timbuh dan berkembang sangat pesat dan adanya perbaikan ekonomi dan pembangunan. Pada masa pemerintahan Soeharto ini terjadi swasembada pangan, dimana harga sembako tergolong relatif murah.

Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan pemerintah Orde Lama, pemerintah Orde Baru melakukan langkah-langkah:

1) Memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kebijakan ini didasari oleh Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966

2) MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilisasi dan rehabilitasi.

 

Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi.Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi  berarti  mengendalikan  inflasi  agar  harga  barang-barang  tidak   melonjak terus.Dan rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi.Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Selain mewariskan keadaan ekonomi yang sangat parah, pemerintahan Orde Lama juga mewariskan utang luar negeri yang sangat besar yakni mencapai 2,2- 2,7 miliar, sehingga pemerintah Orde Baru meminta negara-negara kreditor untuk dapat menunda pembayaran kembali utang Indonesia. Pada tanggal 19–20 September1966 pemerintah Indonesia mengadakan perundingan dengan negara- negara kreditor di Tokyo.Pemerintah Indonesia akan melakukan usaha bahwa devisa ekspor yang diperoleh Indonesia akan digunakan untuk membayar utang yang selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor bahan-bahan baku. Hal ini mendapat tanggapan baik dari negara-negara kreditor

Pada tanggal 23-24 Februari 1967 diadakan perundingan di Amsterdam  dan  Belanda yang bertujuan membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunas, yang selanjutnya dikenal dengan IGGI (Intergovernmental Group for Indonesia). Pemerintah Indonesia mengambil langkah tersebut untuk memenuhi kebutuhannya guna pelaksanaan program-program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi serta persiapan-persiapan pembangunan. Di samping mengusahakan bantuan luar negeri tersebut, pemerintah juga berusaha dan telah berhasil mengadakan penangguhan serta memperingan syarat- syarat pembayaran kembali (rescheduling) hutang-hutang peninggalan Orde Lama. Melalui pertemuan tersebut pemerintah Indonesia berhasil mengusahakan bantuan luar negeri.

 

Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, maka langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah Orde Baru adalah melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melalui Pembangunan Jangka pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Pambangunan Jangka Pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap Pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.Sedangkan Pembangunan Jangka Panjang mencakup periode 25-30 tahun.Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Program Keluarga Berencana ini dicanangkan oleh Presiden Suharto pada tahun 1970. Program ini menganjurkan 2 anak pada setiap keluarga dan jarak melahirkan anak selama 5 tahun. Program ini bertujuan untuk menekan laju penduduk pertumbuhan dan jumlah penduduk Indonesia.

Pada masa orde baru, semua penerbitan seperti koran dan majalah harus memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Penerbitan). Bila ada penerbitan yang menuliskan artikel atau berita yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau terlalu kritis maka SIUP dapat dicabut dan penerbitan tersebut dihentikan atau “dibredel”. Ini terjadi misalnya apad majalah Gatra dan Tempo pada tahun 1984.

Sebagai dampak dari peristiwa Malari pada 15 Januari 1974 dan demonstrasi mahasiswa pada tahun 1970an, pemerintah membuat Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan juga Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) di tahun 1978. Kedua kebijakan ini melarang aktifitas politik apapun di kampus dan para mahasiswa dipantau secara ketat.

Pada masa Orde Baru terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif, seperti Surat Edaran No.06/Preskab/6/67 yang memuat tentang perubahannama. Dalam surat itu disebutkan bahwa masyarakat keturunan Cina harus mengubah nama Cinanya menjadi nama yang berbau Indonesia, misalnya Liem Sioe Liong menjadi Sudono Salim. Selain itu, penggunaan bahasa Cinapun dilarang.

Pemerintah mengontrol bidang kebudayaan yang dianggap bertentangan atau membahayakan kebudayaan nasional akan dihapus. Selain itu juga mengontrol kerja dan produksi kebudayaan.Seniman tidak bisa seenaknya menghasilkan karya seni.Demikian juga puisi dan pementasan-pementasan seperti teater, harus ada izin tertulis dari aparat keamanan.Didirikannya sekolah-sekolah Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) sejak 1900, mendorong berkembangnya pers dan sastra melayu Tionghoa.Maka dalam waktu 70 tahun telah dihasilkan sekitar 300 buku.Suatu prestasi yang luar biasa bila dibandingkan dengan sastra yang dihasilkan oleh angkatan pujangga baru, angkatan 45, 66, dan pasca 66 yang tidak seproduktif itu.Dengan demikian komunitas ini telah berjasa dalam membentuk 1 awal perkembangan bahasa Indonesia.Sehingga pada pemerintahan Presiden Soeharto semua budaya china tidak boleh masuk ke Indonesia dan tahun baru Imlek belum menjadi libur nasional.

Dalam bidang pendidikan Soeharto mempelopori proyek Wajib Belajar yang bertujuan meningkatkan rata-rata taraf tamatan sekolah anak Indonesia. Pada awalnya, proyek ini membebaskan murid pendidikan dasar dari uang sekolah (Sumbangan Pembiayaan Pendidikan) sehingga anak-anak dari keluarga miskin juga dapat bersekolah. Hal ini kemudian dikembangkan menjadi Wajib Belajar 9 tahun.

Dalam bidang kedsehatan, Untuk mengendalikan jumlah penduduk Indonesia, Soeharto memulai kampanye Keluarga Berencana yang menganjurkan setiap pasangan untuk memiliki secukupnya 2 anak. Hal ini dilakukan untuk menghindari ledakan penduduk yang nantinya dapat mengakibatkan berbagai masalah, mulai dari kelaparan, penyakit sampai kerusakan lingkungan hidup.