A. Bidang Politik
Pada bidang politik ini yang saya dapatkan, Salah satu perhatian utama Abdurrahman Wahid sebagai Presiden adalah membina sekelompok orang yang dipercayainya untuk mengawasi proses reformasi dan pengelolaan negara. Tindakan resminya yang pertama adalah membubarkan dua departemen. Yang pertama adalah Departemen Penerangan. Alasannya kehadiran departemen ini lebih banyak ruginya daripada manfaatnya, baik oleh karena pendekatannya yang bersifat otoriter terhadap pengendalian informasi dan oleh karena kebiasaan yang berurat akar untuk memeras uang dari penerbit media. Yang kedua ditutupnya adalah Departemen Sosial. Alasan yang diberikan adalah korupsi dan praktik-praktik pemerasan telah sedemikian merasuki departemen ini sehingga departemen ini tak dapat lagi direformasi dan kegiatannya harus dilakukan oleh departemen-departemen yang lain. Penutupan kedua departemen ini memang kontroversial, apalagi yang berkaitan dengan departemen sosial dan membuatnya kehilangan popularitas di kalangan tertentu.
Adanya pencabutan Tap. MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang larangan terhadap Partai Komunis Indonesia dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Gagasan tersebut mendapat tantangan dari kalangan Islam termasuk Majelis Ulama Indonesia dan tokoh- tokoh organisasi massa dan partai politik Islam. Berbagai reaksi tersebut membuat Presiden Abdurrahman Wahid mengurungkan niatnya untuk membawa rencana dan gagasannya ke Sidang Tahunan MPR tahun 2000.
B. Bidang Ekonomi
Pada bidang ekonomi, tepatnya pada januari 2000 Abdurrahman Wahid berkeinginan mengirimkan uang ke Aceh untuk membantu kesejahteraan masyarakat agar mendukung menegosiasi perdamaian di Aceh dengan berniat meminjam uang pada Bulog. Abdurrahman Wahid ingin melakukan peminjaman tanpa berhubungan dengan DPR lebih dulu karena prosesnya akan menjadi lama dan sulit.
Dan juga memberlakukan otonomi daerah dan pembagian dareah dengan pusat pada tahun 2001, Presiden Gusdur juga melakukan kerja sama dengan lembaga Internasional seperti ( Bank Dunia, IMF, ADB, Negara Donor) dan adanya penajaman restrukturusasi perbankan, Bumn dan Sektor ril. Hal ini mengakibat kan kondisi prekonomian Indonesia membaik, seperti laju pertumbuhan PDB (nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara) mulai positif, laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya.
C. Bidang Sosial dan Budaya
Pada bidang sosial dan budaya yang saya dapatkan adalh presiden Abdurahman Wahid mengatasi gerakan separatis di Papua Barat dan memutus siklus kekerasan di Aceh. Abdurrahman Wahid mengadakan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin masyarakat Aceh dalam usahanya untuk menegosiasikan suatu penyelesaian. Dalam menghadapi tuntutan mengenai diselenggarakannya suatu referendum, Abdurrahman Wahid menjelaskan bahwa yang ada dalam benaknya bukanlah suatu referendum mengenai kemerdekaan melainkan bentuk-bentuk otonomi. Pada 30 Desember Abdurrahman Wahid berangkat ke Jayapura, ibukota Irian Jaya. Abdurrahman Wahid bertemu dengan pemimpin-pemimpin masyarakat dari segenap Irian Jaya. Abdurrahman Wahid menyatakan penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Hal ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat Irian Jaya.
D. Bidang Pendidikan
Pada bidang pendidikan presiden Gusdur menetapkan kebijakan seperti Menuju desentralisasi pendidikan Kebijakan desentralisasi pendidikan mengacu pada UU No. 22 tahun 1999 dan No. 25 tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 dan No. 33 tahun 2004 yang dimana pengelolaan sektor pendidikan di bagi anatara pemerintahan pusan dan pemerintahan daerah ( provinsi dan kabupaten/kota). Hal ini dilakukan untuk memperbaiki mutu pendidikan.
E. Bidang Kesehatan
Pada bidang Kesehatan Abdurrahman Wahid sangat konsen tentang pencanangan Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN). Pada 4 Juni 2000 Gus Dur memulai aksi tersebut di Stasiun Kereta Api Gambir. Ada parkir khusus kaum difabel, loket karcis, hingga lift yang bisa langsung menuju ke pintu kereta api. Gus Dur adalah pembuka jalan kesadaran pemerintah untuk membangun kebijakan yang pemenuhan hak-hak kelompok ini. Tak hanya yang berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga soal paradigmatik tentangnya. Setiap tanggal 3 Desember, dunia internasional memeringati International Dissability Day.
Seperti halnya Keluarga Berencana, pemenuhan hak-hak difabel sejatinya juga tidak sedang berbicara langsung dengan kesehatan. Jika KB bertalian dengan pengendalian penduduk dan perencanaan keluarga, isu utama dalam GAUN adalah akses. Dengan mencanangkan GAUN, Gus Dur bermaksud untuk membangun kesadaran publik. Implementasinya, fasilitas publik perlu kiranya memperhatikan sisi aksesibilitas bagi kalangan ini.
0 comments:
Posting Komentar